DOK/CE Penertiban parkir ilegal yang dilakukan Polres Kepahiang beberapa waktu lalu

CURUPEKSPRESS.COM, KEPAHIANG – Rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir menjadi sorotan dari Anggota DPRD Kepahiang, Eko Guntoro SH. Dimana Eko menilai, jika terjadinya kebocoran PAD dari sektor parkir ini. Pasalnya, sudah beberapa tahun ini PAD parkir selalu tak capai target.
“Retribusi parkir ini selalu menjadi masalah, sudah beberapa tahun ini selalu tidak tercapai target. Kami mengindikasikan ada kebocoran PAD dari retribusi ini, karena sistem pengelolaannya yang salah,” ucap Eko dalam penyampaiannya pada paripurna DPRD Kepahiang dengan agenda pandangan umum fraksi atas Reperda pertanggungjawaban pengelolaan APBD Kepahiang tahun 2021 yang digelar Selasa (21/6) kemarin.

Menurut Eko, Politisi Partai Gerindra ini bahwa dugaan kebocoran pada retribusi parkir karena ketidaktaatan petugas juru parkir (jukir) untuk memberikan karcis pada setiap kendaraan yang parkir.
“Kondisi ini harus dievaluasi terutama pada sistem penerapan yang dilakukan petugas Jukir,” tegas Eko.

Oleh karena itu, Eko meminta Pemkab Kepahiang melalui Badan Keuangan daerah (BKD) dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk dapat mensosialisasikan Perda Parkir pada seluruh masyarakat Kepahiang.
“Dengan harapan PAD dari retribusi tersebut dapat ditingkatkan,” sampainya.

Terpisah Kadis perhubungan Kepahiang Febrian Hendra, S.Sos yang dikonfirmasi menyambut usulan yang disampaikan DPRD Kepahiang. Bahkan tegasnya, Dishub Kepahiang telah berulang melakukan penegasan pada Petugas Jukir untuk menjalankan sistem penarikan retribusi parkir sesuai dengan Perda yang ada.
“Kami sudah berulang mengingatkan Karcis itu wajib untuk diberikan kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya pada titik-titik parkir yang sudah ditetapkan, ” ucap Kadis.

Bahkan ditegaskan Bule –Febrian Hendra– yang akrab disapa, masyarakat juga berhak untuk dapat menanyakan karcis dari setiap petugas jukir. Bahkan tegasnya, jika ada petugas Jukir yang tidak memberikan karcis dalam menjalankan tugasnya, sama halnya dengan pungutan liar (Pungli) dan dapat diberikan penindakan.
“Masalah ini juga tengah menjadi kajian kami, karenanya perubahan atas Perda retribusi parkir yang lama itu menjadi keharusan. Dan diharapkan kedepan pengelolaan parkir juga akan dipihak ketigakan dengan sistem kontrak,” ujarnya.

Dengan demikian diharapkan Bule, apa yang diharapkan dari retribusi tersebut dapat terpenihi. Lebih lanjut dikatakan Bule, target PAD dari retribusi parkir pada tahun ini hanya sebesar Rp 195 juta Yang mana hingga sampai dengan pertengahan tahun ini yang baru terealisasi hanya Rp 23 juta saja. (CE7)

Narahubung CURUP EKSPRESS DAN CURUP EKSPRESS ONLINE DISINI : +62 821-7863-9651 atau +62813-7917-7299.

IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI: