ILUSTRASI/NET

CE ONLINE – Serapan anggaran belanja langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 di ruang lingkup Pemkab Lebong masih minim. Sebab hingga Februari, serapannya hanya 3,17 persen. Sedangkan pada bulan maret hingga april pihaknya belum dapat mengambil data. Di sisi lain, diketahui bahwa hal tersebut terlambat pasca ada peralihan kembali dari SIPD-SIMDA.

Kabag Pembangunan, Iin Setiawan ST, mengatakan jika untuk sekarang anggaran yang telah di peroleh hanya Januari dan Februari itupun hanya sebatas gaji, jika untuk bulan Maret hingga April belum di Terima datanya.

Lebih lanjut, untuk data per 31 Maret pihaknya pun juga sudah berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD), akan tetapi pihaknya di minta untuk melakukan pendataan dengan cara manual sehingga dirinya sempat mengalami kesulitan untuk mentransfer data.
“Sebenarnya dibulan Maret sudah banyak penyerapan cuma data nya belum ada karena menunggu SIMDA itu dulu baru bisa memberi data, kalau dari data Februari kecil penyerapannya hanya 3,17%. Karena cuma gaji saja kalau dimaret nanti pasti naik cuma karena datanya saja yg belum ada,jadi yg belum kami ambil data nya dibulan maret dan april,” paparnya.

Diketahui bahwa realisasi penyerapan anggaran pemerintah daerah mengalami kendala teknis dalam hal penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dimana pada awal tahun 2021 daerah dituntut untuk menggunakan SIPD tetapi kendala teknis dalam pelaksanannya sehingga harus kembali ke Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
“Ini sangat mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran dikarenakan setiap OPD harus menginput kembali semua rincian mata anggaran dari SIPD ke SIMDA. Tetapi pemerintah аkаn bеruрауа semаkѕіmаl mungkin agar аnggаrаn dараt tеrеаlіѕаѕі bertahap,” ungkapnya.

Dia pun menyebut adapun kesulitan lainnya yaitu adanya peralihan ataupun pergeseran untuk penanganan covid 19 dari kemendagri yang mana harus di pangkas menjadi 8% itupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nya otomatis akan berubah kembali.
“Untuk sekarang ini fokus kepada gajinya saja dengan program SIPD, ,kalau sudah clear di SIMDA untuk DPA yang baru ini baru di clear kan spj dari bulan januari, akan tetapi rencananya kita akan mengajukan pada triwulan ke 2 karena untuk kesiapan supaya lebih matang dahulu, dan juga takutnya tidak ada persiapan akan menyebabkan kelabakan di bagian SPJ nya jika belum lengkap,” tuturnya.

Dia menambahkan jadi bisa dijelaskan bahwa keterlambatan penyerahan DPA ini dikarenakan permasalahan teknis yakni terkait teknologi informasinya. (CE8)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651

IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: