DOK/HUMAS DPRD KEPAHIANG Penyerahan jawaban bupati atas Raperda Minimalisir Kebocoran PAD

CURUPEKSPRESS.COM,KEPAHIANG – Bupati Kepahiang Dr. Ir Hidayatullah Sjahid, MM, IPU, menegaskan jika Pemkab kepahiang telah melakukan inovasi dengan bekerjasama dengan pihak perbankan dalam memberikan kemudahan pada masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2).

Selain memberikan kemudahan pada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, inovasi itu tegas bupati juga bertujuan untuk meminimalisir kebocoran penerimaan PAD, terhadap sistem yang selama ini dijalankan.

Demikian disampaikan Bupati Kepahiang pada saat rapat paripurna DPRD Kepahiang dengan agenda jawaban bupati atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 menjawab dari pandangan umum fraksi GPPIS yang menyoroti kebocoran pembayaran PBB karena kelemahan pengelolaan pajak.
“Tahun ini Pemkab Kepahiang melakukan inovasi dengan bekerjasama pada PT Bank BRI dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran PBBD,” ucap bupati.

Sementara itu, menanggapi pandangan umum Fraksi Nasdem bupati mengatakan, pemkab Kepahiang bertekat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Realisasi belanja program kegiatan kita dorong secara cepat sebagaimana tertuang dalam keputusan Bupati nomor 900-25 tahun 2022 tentang target realisasi APBD Tahun 2022 yang pada semester 1 ini ditarget sebesar 33,02 persen,” jelas bupati.

Selanjutnya menanggapi pandangan umum Fraksi Golkar terkait kelebihan bayar dan kurangnya kualitas dan volume pekerjaan sebagaimana hasil pemeriksaan BPK RI. Maka langkah berikutnya je;las bupati, adalah penuntasan atas konsekuensi sebagaimana rekomendasi BPK RI.
“Rendahnya progres fisik infrastruktur sumber dana PT SMI kami akui disebabkan oleh proses pencairan pinjaman dari PT SMI yang sangat ketat. Saat ini kerjasama telah diputus dan paket pekerjaan yang tertunda tersebut akan diteruskan dengan sumber pendanaan lain,” jelasnya.

Kemudian menjawab pandangan umum Fraksi Kebangkitan bangsa, terkait pemanfaatan sumber DAU/DAK. Sejauh ini tambah bupati, didominasi masing-masing OPD telah diinstruksikan agar dapat memanfaatkan peluang baik berupa tugas pembantuan ataupun dari non pemerintah berupa Corporate Social Responsibility dari BUMN ataupun swasta lainnya.
“Ketegasan terhadap OPD untuk menghadiri pembahasan raperda telah dilakukan. Kami berkomitmen membangun kerjasama yang baik agar terwujudnya pemerintahan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, begitu pula kesiapan dan keterpenuhan dokumen dalam pembahasan,” ujarnya.

Terkait dengan pandangan umum Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kepahiang yang memberikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan daerah yang mencapai 95,93 persen, tegas bupati memberikan spirit positif bagi pihaknya dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami senantiasa melakukan evaluasi agar pengelolaan keuangan lebih optimal. Pandemi covid-19 yang menjadi masalah nasional, juga memberi dampak program dan kegiatan OPD,” tukasnya.

Paripurna DPRD Kepahiang dengan agenda mendengar jawaban bupati atas pandangan umum 5 fraksi di DPRD Kepahiang atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 yang dilangsungkan kemarin Rabu (22/6) dipimpin langsung Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan, SP yang didampingi Wakil Ketua I Andrian Defandra, M. Si, menyampaikan jawaban dan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda dimaksud, yang sudah disampaikan bupati, akan serahkan pembahasannya kepada Badan Anggaran. (CE7)

Narahubung CURUP EKSPRESS DAN CURUP EKSPRESS ONLINE DISINI : +62 821-7863-9651 atau +62813-7917-7299.

IKUTI JUGA AKUN MEDSOS CE DIBAWAH INI: