Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Faizal Mardianto

CE ONLINE– Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Faizal Mardianto menilai penerapan atau realisasi program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2022 mendatang, harus disesuaikan kemampuan daerah.
“Kita tidak boleh lupa, ketika program itu direalisasikan sudah pasti bakal membebani APBD. Jadi Pemprov juga harus mengkaji kemampuan keuangan daerah, ditambah lagi kebutuhan masing-masing sekolah juga berbeda,” ungkapnya.

Menurutnya, secara umum dalam penerapan program SPP gratis tersebut, tentu saja tidak lagi memandang status sosial siswa SMA/SMK. Dalam artian mau orang tua siwa itu tergolong ekonomi yang mapan atau sebaliknya, sudah barang tentu diperlakukan sama.

Maka dari itu jangan sampai dengan ketidakmampuan keuangan daerah nantinya, malah membuat dunia pendidikan tingkat SMA/SMK semakin amburadul.
“Kalau memang keuangan daerah tidak mampu, setidak-tidaknya sejak dini Pemprov harus menyiapkan formulasi. Misal ditahap awal realisasi program ini, diutamakan siswa yang tergolong tidak mampu,” sampainya.

Hanya saja menurutnya, etika formulasi seperti ini diterapkan, Pemprov harus berdasarkan data yang valid. Karena bisa saja nantinya yang tidak layak malah tersentuh program SPP gratis, sedangkan yang layak tidak.
“Kalau seperti ini semakin amburadul namanya. Kita pada prinsipnya setuju program SPP gratis direalisasikan, dan sekolah kita ingatkan juga untuk mendukung,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Provinsi lainnya, H. Zainal S.Sos menyampaikan, pihaknya berkeyakinan program SPP gratis tersebut bisa diterapkan secara menyeluruh.
“Buktinya ada salah satu SMK di Provinsi Bengkulu ini bisa menggratiskan siswanya hingga tamat. Sebenarnya Kepala SMK itu tidak cocok lagi jadi seorang Kepala Sekolah, melainkan Kadis Dikbud Provinsi,” singkatnya. (CE2)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651

IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: